THM Mitra Pub Cafe dan KTV Menelan Korban, DPR Sebut Siap Menutup

SAMARINDA – Kejadian berdarah di Tempat Hiburan Malam (THM) Mita Pub Cafe dan KTV Selasa malam (31/7) masih menuai polemik. Siang tadi Belasan orang terdiri dari keluarga bersama salah satu organisasi masyrakat (Ormas) mendatangi Kantor DPRD Kota Samarinda, Rabu (08/08).

Keluarga korban hadir ke DPRD mengadukan Kejadian di THM Mitra, tewasnya Ellya Manuran (korban) ditangan Ciko Stevanus (pelaku) dengan senjata tajam (sajam) yang menancap tepat dibagian dada.

Kepada DPR, Fendi Meru Turut mendampingi keluarga korban mengatakan, kasus di THM Mitra harus diselesaikan secara tuntas, bukan saja kriminalitas tetapi juga mengenai standar perijinan. Menurutnya THM seharusnya bisa membuat nyaman bagi pengunjungnya, bukan terjadi pembantaian.

“Kasus kriminalnya kami sudah serahkan kepada Kepolisian, tetapi persoalannya bukan itu aja, mengenai perijinan dan standar keamanan juga harus diproses, itulah kenapa kami mengadukan ke DPR,” ucapnya dihadapkan anggota DPR

Pengamanan aparat kepolisian yang dianggap secara berlebihan juga menjadi sorotan, salah satu kelurga yang mengaku Dirinya sebagai Sepupu korban mengaku kecewa ketika tidak di ijinkan ingin melakukan ritual adat ditempat Ellya Manuran meregang nyawa.

“Ini cuman tempat hiburan bukan aset vital negara, ketika kami dulu melakukan aksi damai sekaligus tabur bunga secara adat ditempat Ade kami meninggal, tetapi harus dihadang kepolisian dengan peralatan lengkap,” ungkapnya dalam audiensi berlangsung

Menurutnya kejadian serupa sering terjadi, tetapi kejadiannya selalu menimpah keluarga yang tidak memiliki kekuatan, apalagi harus berhadapan dengan pelaku bisnis yang memiliki
kekuatan politik dan ekonomi.

Dirinya menyebut hadir mengadukan ke DPR, dengan harapan bisa didengarkan aspirasinya, juga supaya DPR mengetahui permasalahan yang terjadi.

“Pembunuhan ini kan terjadi di Pub yang di ijinkan oleh pemerintah, kota Tepian yang katanya Teduh Rapih dan Nyaman itu dengan kondisi ini menjadi terbalik,” lanjutnya

Kelurga korban berharap ada etikad baik dari pihak pengelola, karena hingga kejadian itu pasalnya belum pernah sama sekali bertemu dengan pengelola, Meteka juga memint DPR untuk memangil pengelola dan kepolisian supaya ada titik terang dalam permasalahan.

Dikonfirmasi usai pertemuan, Wakil Ketua DPR Kota Samarinda Siswadi mengatakan akan segera menindaklanjuti aduan dari kelurga korban, dirinya langsung memerintahkan Kesekretariatan untuk memangil Dinas terkait yang berhubungan dengan permasalahan ini.

Dinas yang berkaitan dengan ini sebut Politisi PDI Perjuangan ini, salah satunya adalah Dinas Perijinan yang berkaitan waktu pelayanan dan standar hingga ijin diterbitkan, kemudian Dispenda berhubungan dengan kontribusi THM terhadap Kota, hingga Polresta Samarinda.

“Kalau itu kontribusi tidak seberapa dengan risiko yang didapat masyarakat, hingga tidak mematuhi SOP, maka kita sepakat lebih baik kita tutup,” tegasnya

“Nah didalam pertemuan nanti kalau pemkot tidak bisa mempertanggung jawabkan perijinan yg mereka keluarkan maka kami akan rekomendasikan untuk ditutup” lanjutnya

Kendati Ia menyebut DPR tidak mempunyai kewenangan penuh untuk menutup, selain hanya sebatas rekomendasi. (Fran)

Facebook Comments