Rencana pembangunan hotel di kawasan islamic Center, Pembohongan Publik

Salah seorang driver gojek samarinda saat memberikan tanda tangan dukungan atas penolakan rencana pembangunan hotel primebiz (dok.foto beritainspirasi.info)

SAMARINDA – Penolakan terhadap pembangunan Hotel Primebiz di lokasi sekitaran Islamic Center terus bergulir, rupanya protes keras itu mulai terjadi sejak 2012 silam oleh masyarakat setempat, ini terjadi karena masyarakat menganggap selain melanggar Perwali tentang jarak pembangunan sebuah tempat Hiburan, juga akan mencederai kesucian tempat Ibadah.

Protes kembali bergulir karena masyarakat merasa ada pembohongan publik, “2014 lalu ijin itu sudah dibatalkan, desakan pembatalan juga sudah di iyakan oleh Pemkot Samarinda, hingga rekomendasi dari Komnas HAM. Ternyata itu di langgar, dengan dalih sudah ada label halal MUI untuk Hotel Syariah”. Tegas Hairul Usman saat demontrasi berlangsung (29/12/17).

Aksi hari ini juga menindak lanjuti pernyataan pak Faisal selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Samarinda bahwa ijin itu akan terbit dengan label hotel syariah, hal itu menjadi aduan yang akan di laporkan Kepolisian, mereka mengaku sudah konfirmasi ke MUI, tidak ada pemberian label Halal untuk pembangunan Hotel Syariah di sekitaran Islamic center.

“MUI itu membatah, belum ada rekomendasi label Halal yang di berikan pada rencana pembangunan Hotel, nah ini kan pembohongan publik”. kata Datuk Usman sapaan akrabnya

Baca juga :Harus Ada Penyesuaian 3 K, Usai Kenaikan Tarif PDAM

Saat di konfirmasi, Faisal menyebut tidak bisa keluar rekomendasi itu, menurutnya rekomendasi sertifikat halal akan keluar jika hotelnya sudah ada. ” bagaimana logikanya sertifikat keluar sementara hotelnya belum ada, kapan saya keluarkan pernyataan itu”. Tanyanya saat di hubungin via telpon.

Sementara itu lelang yang di lakukan oleh pemerintah Provinsi seluas tanah 4 hektar dari 2012 lalu di samping islamic center di anggap sebagai lelang tidak terbuka alias ilegal, masyarakat juga belum mendapatkan data lelang dengan angka yang fantastis kurang lebih 80M itu. Hingga audiensi di Pemprov melalui biro hukum tidak ada kepastian soal data lelang.

“saat audiensi ke Pemprov dengan biro hukum mereka menyebut kami tidak pernah terlibat dalam proses lelang itu”. ucap Joko salah satu warga dekat Islamic Center.

Baca juga : PKL Lang-Lang Bersedia Ditertibkan, Minta Dilibatkan Dalam Perayaan HUT RI

Saat di telusuri Beritainspirasi.info di kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di jalan yos sudarso, seorang karyawan menyebut bahwa proses lelang itu bukan disni. hingga bertemu dengan beberapa karyawan lain, pasalnya sebagian di antaranya sudah cuti menjelang Natal dan Tahun Baru dan belum kembali.

Hingga berita ini terbit belum ada yang bisa konfirmasi dari kantor Lelang. (Fran)

Facebook Comments