Diksi Korupsi Di Pilgub Kaltim

SAMARINDA – Pemanasan menuju arena pemilihan Gubernur Kaltim 2018 semakin menggairahkan. Banyak diksi yang di gunakan untuk membangun oponi publik. Beberapa saat lalu publik di suguhkan dengan perang oponi yang di lakukan oleh 2 kubu kekuatan pemuda yang sama-sama mengklaim menjadi reprensetasi Komite Nasional Pemuda Indonesia di Kaltim. Merivalkan kekuatan putra daerah dan luar daerah menjadi diksi pilihan kedua kubu pemuda ini. 
Terbaru yang tak kalah menarik untuk di simak, upaya pengawasan jalan nya demokrasi struktural di momen penentuan calon kepala daerah Kalimatan Timur 2018. Seperti yang dilakukan oleh Lembaga Anti Rasuah Kalimantan Timur. Melaporkan 5 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang di indikasi terlibat dalam politik praktis ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), lantas mendapat respon tajam dari rekan sesama lembaga swadaya masyarakat kebijakan publik di Samarinda. Kali ini peranan lembaga anti rasuah ini yang menjadi diksi pilihan. 

Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kaltim, lembaga anti rasuah yang melaporkan 5 orang penjabat ASN itu dengan dasar melanggar asas netralitas yang termaktub dalam Undang-Undang no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ‘tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun’. Hal ini di nilai tak sesuai dengan peran nya sebagai organisasi anti korupsi menurut LSM kebijakan publik POKJA 30. Seperti yang di lansir melalui media Tribun Kaltim, Jumat (9/12). 

Ketika ASN melakukan politik praktis hal ini bisa dikatakan korupsi dalam arti luas, menurut Soni Sudiar pengamat politik Kaltim. “artinya korupsi tidak hanya uang, tapi bisa saja korupsi waktu kerja, dengan tidak melakukan pelayanan publik”. Tandas nya. 

Ketidaknetralan dari ASN ini tentu memberikan dampak ataupun akibat yang mungkin bisa menguntungkan salah satu pihak. “Ini lebih kepada political etik, dari jaman soeharto harusnya ketika seseorang ingin melakukan pencalonan, harusnya meletakan jabatan nya. Untuk mensosialiskan dirinya, bisa saja orang itu berdalih sedang menjalankan jabatannya, secara etika lebih pada moral etik”. Jelas Soni yang juga berstatus dosen di Perguruan Tinggi Negeri. 

Terkait laporan yang berfakta hukum bahwa Gubernur Kaltim mendukung rencana Sekda Provinsi Kaltim untuk maju sebagai calon Gubernur Kaltim, dengan mendampingi yang bersangkutan mendaftar sebagai Gubernur, serta beberapa kegiatan dilakukan Sekda bersama-sama dengan pejabat pimpinan tinggi pratama Provinsi Kaltim. “LAKI harus lebih berani menunjukan bukti 5 ASN itu terlibat dalam politik praktis, atau menjadi simpatisan, atau menggunakan kewenangannya memberikan pembiayaan. Misal nya”. Urai laki-laki yang erat dengan kacamata. 

Namun dalam pandangan Ayah dua anak ini, banyak nya diksi yang hadir di proses pilgub semakin membawa peta politik Kaltim dinamis. Dan situasi sekarang bukan pertarungan sebenarnya. “Ada kalanya nanti mereka punya kepentingan yang sama. Apapun LAKI dan POKJA 30 harus punya semangat yang sama, Kaltim harus punya pemimpin yang mampu memberi kemajuan dan keberpihakan pada masyarakat”. Tandas nya oleh beritainspirasi.info (9/12/17).

Rekam jejak kedua lembaga ini sangat politis keberadaan nya, memberikan kritik kepada pemerintahan. “track record kedua lembaga ini harusnya menjadikan lembaga mereka eksis dalam memerangi hal-hal negatif dalam pemerintahan”. Pungkas Soni

Kedua lembaga ini harus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dan menunjukkan figur-figur yang berpihak pada masyarakat. “War nya harus 1 menuju masyarakat kaltim sejahtera, Harus ada keberpihakan yang jelas ketimbang abu-abu agar menunjukan peta yang jelas”. Tutup Soni Sudiar. (Red). 

Facebook Comments